INFOTIK.COM / DISKOMINFOTIK LAMPUNG / BANDAR LAMPUNG, 16 November — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat koordinasi dalam pengendalian inflasi serta perlindungan sosial. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dr. Imam Ghozali, Sp.An., M.Kes.
Dalam rakor tersebut, terdapat tiga agenda strategis yang dibahas, yakni:
* Persiapan penetapan upah minimum tahun 2027.
* Percepatan registrasi ulang dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial.
* Evaluasi inflasi serta Indeks Perkembangan Harga (IPH) daerah.
Terkait kondisi inflasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan nasional pada Oktober 2026 sebesar 3,23 persen. Sementara itu, IPH Provinsi Lampung pada Minggu Kedua November tercatat sebesar 0,13 persen. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga komoditas pangan, seperti cabai merah, cabai rawit, tomat, dan sawi hijau.
Melalui koordinasi lintas sektor, Pemprov Lampung berkomitmen menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengawal penetapan upah minimum melalui dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha, serta memastikan registrasi ulang penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berjalan secara optimal.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, menjaga kesejahteraan pekerja, dan memperkuat perlindungan bagi masyarakat.
